Berita

Mantapkan Proses Pengalihan PNS, Kantor Regional XII Gelar Sosialisasi Dan Pelatihan Se-Wilayah Kerj

  • Publis :24 Juni 2016
  • 551 x dibuka
  • Mantapkan Proses Pengalihan PNS, Kantor Regional XII Gelar Sosialisasi Dan Pelatihan Se-Wilayah Kerj

     

    Pekanbaru, Dalam rangka mendukung penerapan aplikasi pengalihan PNS yang efektif dan efisien, Kantor Regional XII BKN menggelar sosialisasi mekanisme kerja dan pelatihan aplikasi pengalihan PNS guru dan tenaga kependidikan dengan pengelola kepegawaian se-wilayah kerjanya yang dilaksanakan pada Selasa (21/6) di Ruang Lab CAT Kanreg XII BKN.

    Pengarahan : Kakanreg saat memberikan pengarahan sosialisasi

    Kepala Kanreg XII BKN Ibtri Rejeki menyampaikan berkenaan dengan telah diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) terdapat sembilan urusan pemerintahan yang dialihkan antara Pemda Kab/Kota, Pemda Provinsi dan Pemerintahan Pusat diantaranya Bid. Pengelola Tenaga Pengawas Ketenagakerjaan, Bid. Pendidikan Menengah, Bid. Rehabilitasi, Perlindungan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang kehutanan, Bid. Penyuluh/Petugas Lapangan KB, Bid. Penyuluh Perikanan Nasional,  Bid. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A dan B, Bid. Metrologi Legal, Bid. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dan Bid. Urusan Pemerintahan Umum.

    Kakanreg (tengah) di dampingi Kepala Bidang Informasi Kepegawaian, Abdul Wakhid (kiri) dan Kepala Bidang Status Kepegawaian & Mutasi, Prima Sepriza (kanan)

    Bagi PNS yang tidak bersedia dialihkan, diantaranya membuat surat pernyataan bermaterai tidak bersedia dialihkan dan ditandatangani oleh PNS yang bersangkutan, Dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pembinaan karier PNS yang bersangkutan tidak diproses oleh BKN

    Tim Bidang Informasi Kepegawaian tengah memberikan penjelesan terkait proses teknis pengalihan PNS dengan menggunakan SAPK

    Lebih lanjut Ibtri menjelaskan bahwa dalam pengalihan urusan pemerintah tersebut telah ditetapkan petunjuk teknis tentang pedoman pengalihan dalam Perka BKN. Diakhir sambutannya Kakanreg XII BKN juga menyampaikan kembali  hasil Rapat Koordinasi Nasional 2016 tentang sanksi bagi PNS yang tidak bersedia dialihkan, diantaranya membuat surat pernyataan bermaterai tidak bersedia dialihkan dan ditandatangani oleh PNS yang bersangkutan, Dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pembinaan karier PNS yang bersangkutan tidak diproses oleh BKN. “Lebih lanjut PNS yang bersangkutan dikeluarkan dalam database Nasional yang berimplikasi tidak diproses kenaikan pangkatnya” tegasnya (nya).

    Sumber(http://www.kanreg12bkn.id/home/mantapkan-proses-pengalihan-pns-kantor-regional-xii-gelar-sosialisasi-dan-pelatihan-se-wilayah-kerja)