Kota Padang kembali berhasil meraih predikat dengan kategori BB dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia sebagai hasil dari evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Padang Tahun 2018.
Buah dari kerja keras Pemerintah Kota Padang tersebut diumumkan pada acara Apresiasi dan Penyerahan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah I yang meliputi seluruh provinsi/kabupaten/kota di Pulau Sumatra, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Banten dan Jawa Barat.

Apresiasi dan LHE AKIP tersebut diterima Wali Kota Padang, Mahyeldi yang diserahkan langsung oleh Menteri PAN-RB, Syafruddin kepada di Trans Luxury Hotel Bandung, Senin (28/01/2019).

Menteri PAN RB, Syafruddin mengatakan perubahan jaman telah mengubah paradigma harapan publik yang sangat menginginkan pemerintah hadir untuk melayani, birokrasi hadir semakin dinamis, bahkan memfasilitasi setiap aktivitas di ruang publik melalui aksesibilitas yang mudah, tidak berbelit, bebas praktek suap dan pungli, efekif dan efisien, memberikan manfaat yang dirasakan langsung, bahkan mengadopsi pola-pola digitalisasi yang sudah merambah ke setiap sendi/landscape peradaban.

“Kunci pentingnya, birokrasi harus didorong melalui transformasi yang fundamental, yang mana salah satu pilar transformasi itu terletak pada bangunan sistem pemerintahan yang lebih akuntabel, artinya birokrasi dapat bertanggung jawab penuh terhadap aliran anggaran negara untuk sebesar-besarnya dan seluas-luasnya digunakan bagi kemakmuran rakyat," tegasnya.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Muhammad Yusuf Ateh menambahkan, tujuan dilakukannya evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah untuk menilai kemajuan dan memetakan tingkat implementasi manajemen kinerja (to asses) dan memberikan saran perbaikan percepatan pelaksanaan manajemen kinerja (to assist) terhadap 83 Kementerian/Lembaga, 34 Provinsi, dan 518 Kabupaten/Kota.

“Ada 4 permasalahan utama yang ditemukan dalam evaluasi tersebut, yaitu: tujuan dan sasaran yang ditetapkan tidak berorientasi hasil, ukuran keberhasilan tidak jelas dan tidak terukur, program/ kegiatan yang ditetapkan tidak berkaitan dengan sasaran, dan rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan”, ujarnya.

“Nilai SAKIP yang terdiri dari kategori AA, A, BB, B, CC, C dan D menggambarkan kemampuan instansi dalam mempertanggungjawabkan hasil atas penggunaan anggaran, menetapkan ukuran dan target kinerja yang jelas, dan menghemat anggaran melalui kegiatan yang berdampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan," tuturnya lagi.

Lebih lanjut Ateh memaparkan secara nasional, hasil evaluasi SAKIP pada tahun 2018 menunjukkan masih terdapat 5 Kabupaten/Kota dengan predikat D, 97 Kabupaten/Kota dengan predikat C, 162 Kabupaten/Kota dengan predikat CC, 185 Kabupaten/Kota dengan predikat B, 40 Kabupaten/Kota dengan predikat BB dan 9 Pemerintah Kota yang berperedikat A.

Khusus wilayah I, pada tahun 2018 masih terdapat 36 Kabupaten/Kota dengan predikat C, 53 Kabupaten/Kota dengan predikat CC, 73 Kabupaten/Kota dengan predikat B, 11 Kabupaten/Kota berpredikat BB dan 1 Pemerintah Kota berpredikat A.

Ateh juga memberikan saran sebagai upaya langkah perbaikan di masa mendatang, yaitu memperbaiki rumusan tujuan/sasaran program dan kegiatan (jelas dan result oriented), memastikan cascading kinerja sampai level terkecil, logic model fokus pencapaian tujuan/sasaran, refocusing program & kegiatan yang mendukung tujuan/sasaran secara efektif dan efisien, serta monitoring dan evaluasi implementasi SAKIP secara berkala.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang turut hadir selaku tuan rumah menyambut hangat seluruh kepala daerah dan rombongan yang hadir pada acara tersebut.
“SAKIP adalah sesuatu yang harus diperjuangkan, untuk memastikan uang rakyat kembali ke rakyat. Selamat kepada yang sudah berikhtiar, pelan tapi pasti mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja yang baik," ujar pria yang akrab disapa Kang Emil ini.
Usia menerima penghargaan, Wali Kota Padang, Mahyeldi terlihat tidak dapat menyembunyikan senyum kebahagiaannya atas prestasi yang diraih tersebut.
“Alhamdulilah kita ucapkan terima kasih kepada seluruh OPD yang telah memberikan prestasi untuk Kota Padang, sehingga kita mendapatkan peringkat BB ini dari MENPAN-RB. Insyaallah di tahun 2019 prestasi ini dapat kita tingkatkan lagi," ujarnya.

“Kita juga dapat masukan dari video testimoni beberapa kepala daerah dengan nilai SAKIP yang sangat baik, dikatakan perlu adanya perampingan SOTK, memberi tahu publik mengenai prestasi yang diraih oleh SKPD, menyamakan pemahaman antara kepala SKPD dan eselon di bawahnya terkait SAKIP, sehingga Kegiatan yang dilakukan di setiap SKPD tepat sasaran dan memberikan outcome. Bukan hanya sekedar selesai, tetapi juga memberikan manfaat kepada masyarakat," tuntasnya.

Selain Kota Padang, Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh juga mendapatkan predikat yang sama, sehingga dari 19 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatra Barat, 3 (tiga) Kota berhasil menyandang predikat BB.

Turut hadir mendampingi Wali Kota Padang pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Kota Padang Asnel, Asisten Administrasi Sekretariat Daerah Kota Padang Didi Aryadi, Inspektur Kota Padang Corri Saidan, Plt. Kepala Bappeda Kota Padang Hermen Peri, dan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang. (#BT/Irwan Rais).